Sabtu, 07 September 2013

Ekonomi Politik Media

Media salah satu sarana alat penyampai informasi yang sangat penting dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat. Tanpa adanya  media massa, otomatis manusia hanya bisa menyampaikan dan menerima informasi melalui cara-cara tradisional seperti jaringan komunikasi berantai antara satu individu ke individu yang lain. Media juga merupakan corong penyampai informasi utama kepada masyarakat. Dengan kemajuan teknologi media telah menyajikan informasi dengan cepat dan mudah diakses kapan dan dimana saja. Kemajuan teknologi di bidang informasi ini juga telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendapatkan informasi secara cepat, mulai dari media cetak hingga media elektronik, dari komputer hingga handphone dengan bermacam bentuk modifikasi.

Diera keterbukaan media di Indonesia mengalami perubahan fungsi hakikinya, media massa di tanah air sering dimanfaatkan sebagai alat politik untuk kepentingan dan menyukseskan tujuan pribadi atau kelompok tertentu. Era globalisasi dan modernisasi saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi sangat tinggi sehingga membuka peluang bagi medai massa untuk berperan lebih jauh. Keberadaan media massa tersebut sering dimanfaatkan kelompok tertentu dalam melancarkan misi atau memudahkan tercapainya suatu kepentingan jangka pendek. penyampaian informasi yang tidak benar dan propaganda yang hanya dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Contoh konkret pemanfaatan media massa seperti yang dilakukan oleh The Jakarta Post melanggar (JP) kode etik, dengan mempublish laporan pajak Kekayaan Ibas Rp4 Miliar lalu Agus Harimurti yang diberitakan memeiliki kekayaan 1 milyar. Pemberitaan terkait mereka di bantah langsung oleh kedua orang tersebut ibas mengaku telah memiliki usaha sejak 2007, sedangkan agus mengaku bahwa uang yang di perolehnya lebih banyak dari beasiswa yang beliau terima. Perbuatan yang dilakukan oleh JP dilihat secara kasat mata memiliki agenda politik sendiri, atau didorong pihak-pihak lain yang ingin menyudutkan SBY. Melihat pernyataan tersebut jelas sekali bahwa The Jakarta Post tidak akurat dan menabrak aturan perundangan terkait pemberitaan. Seperti pemberitaan yang dipaksakan yang hanya berharap pada penggulingan pemerintahan SBY atau mungkin ada agenda terkait pertarungan pemilu 2014 kedepan.

Kenapa The Jakarta Post tidak berani mengungkap Bakrie grup yang jelas jelas banyak perusahaanya yang terkena penyelewengan pajak, atau mungkin grup MNC atau politisi busuk seperti Nazarudin yang telah menggelapkan uang Negara. Media massa memiliki kekuatan penuh (powerfull) untuk menumbuhkan kehidupan berdemokrasi. Perkembangan dunia yang semakin liberal ternyata mampu menggeser fungsi media massa dari alat perjuangan menjadi sarana pengeruk keuntungan (bisnis pengusaha). Kemudian media menjadi alat propaganda para pengusaha dan penguasa. Media menjadi suatu sarana yang sangat bebas untuk digunakan siapa saja membuat media seperti memegang serangkaian hal-hal yang berhubungan dengan realitas yang nyata. Dalam artian media memberikan sesuatu yang benar-benar nyata mengenai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan ditransformasikan massa dalam lingkungan publik sehingga bisa diakses anggota masyarakat secara luas.

sumber: http://www.indonesiakarir.info/info-karir-di-the-jakarta-post-april-2013/


 Ruang Publik sbg potensi  demokratis  media  tenggelam ketika rasionalitas birokrasi atau modal mulai mengambil alih dan mendominasi fungsi, sistem kerja dan orientasi produksi media (Agus Sudibyo, 2009 :xix). Lihat UU No.32/2002 tentang Penyiaran
 Media sebagai  ruang publik politis
Jajak Pendapat Kompas “ Bola Liar Kebijakan Harga BBM” Kompas, 24 Juni 2013 hal. 5


sumber : http://infolowongan.biz/lowongan-harian-kompas/



 Setuju atau tidakkah  Anda dengan keputusan  pengurangan Subsidi BBM/ kenaikan harga BBM bersubsidi (%) .Jumlah Responden 779 di 12 Kota
Mana yang lebih menyebabkan bengkaknya pengeluaran negara, peningkatan subsidi BBM atau kebocoran anggaran karena salah urus pengelolaan negara.
          Rasionalitas komunikatif media, mewujudkan kedaulatan publik
          Media massa sebagai cermin masyarakat
          Problem Media

Orientasi Bisnis/ Motif Keuangan 
Profesionalisme Jurnalis dan Institusi
Tidak Independen dan Transparan

·         Ekonomi Media
·         Media massa memiliki orientasi keuntungan  yang dikehendaki oleh perusahaan untuk menjalankan roda organisasi.
·         Media massa memiliki orientasi keuntungan  yang dikehendaki oleh perusahaan untuk menjalankan roda organisasi.

·         Ekonomi Media (Denis McQuail)

 sumber : http://arts1091.unsw.wikispaces.net/Denis+McQuail


Peran media massa

Menurut Mc Quail, secara umum media massa memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya yaitu pertama, sebagai pemberi informasi; kedua, pemberian komentar atau interpretasi yang membantu pemahaman makna informasi; ketiga, pembentukan kesepakatan; keempat, korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan; kelima, transmisi warisan budaya; dan keenam, ekspresi nilai-nilai dan simbol budaya yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat.

Oleh karena itu media massa seharusnya menjadi sarana pencerahan dan transformasi nilai-nilai kebenaran agar masyarakat dapat melihat secara apa adanya. Media sebaiknya tidak memunculkan kesan yang terlalu menilai atau keberpihakan dalam masa kampanye Pemilu. Seharusnya media menyampaikan informasi yang sebenarnya, jelas hitam putihnya. Sehingga masyarakat tidak terjebak pada pilihan mereka, karena persoalan Pemilu adalah persoalan masa depan bangsa. Media harus mampu bersikap objektif dalam penayangan berita.

Teori Media Politik Ekonomi adalah ketergantungan  ideologi pada kekuatan ekonomi.
Media bagian dari sistem  ekonomi yang bertalian erat  dengan sistem politik

  Ekonomi Media :
UU No.40/1999 ttg  Pers

  Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan & karyawan Pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya


 Media Sebagai Institusi Ekonomi

·         Media sebagai institusi ekonomi beroperasi berdasar rasionalitas bisnis
·         Investasi di media bukan karena  idealisme, tetapi berbisnis.


·         Produksi Informasi
·         Informasi yang diproduksi media ditentukan oleh  nilai tukar, perluasan pasar dan kepentingan  ekonomi pemilik media.
·         Media adalah proses ekonomi yang menghasilkan  komoditi  (isi)
·         Media sesungguhnya mengarahkan perhatian khlayak ke iklan .


·         Audience Sebagai Pasar
·         Media dan khalayak adalah hubungan konsumen – produsen bersifat kalkulatif
·         Tidak menghiraukan  hubungan sosial khalayak
·         Stratifikasi sosial – ekonomi mempengaruhi  produksi informasi media
·         Prinsip pasar , khalayak  yang memilih  untuk melihat dan mendengar media adalah sasaran perhatian media


·         Lingkungan Ekonomi Media
·         Pasar massal yang dikuasai unit produksi besar, mendorong pemusatan kepemilikan media
·         Muncul  perusahaan media  kuat  yang  memiliki  jaringan industri -  bisnis media  lainperusahaan koran di mana satu perusahaan

·         Bertumpu Kepada Iklan

·         Pengaruh Iklan terhadap Media

·         Pertimbangan ekonomi dalam penyampaian pesan kepada khalayak
·         Media dituntut menyesuaikan isi dengan pertimbangan pasar  pengiklan
·         Pertimbangan  ekonomi hanya ada di pemilik media, tetapi tidak terlalu dipikirkan  oleh insan media di lapangan
·         Tujuannya, memaksimalkan khalayak yang dituju, sekaligus konsekuensi pola produksi

Mencari Dukungan dan Suara Lewat Media (Kompas,22 Agts 2012)
          Demokrat  51 Miliar
 
 sumber : http://kuwarasanku.blogspot.com/2013/01/logo-partai-gerindra.html
          Golkar  48 Miliar

 sumber : http://www.manadonews.com/berita/satal/okm-dinilai-mampu-naikan-elektabilitas-partai-golkar-sangihe.html


Ekonomi media 

Media massa kini berusaha untuk mencari pengeluaran minimal demi mendapatkan penghasilan yang maksimal, hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya komersialisasi media massa. Konsentrasi dari pemilik media juga merupakan hal yang penting untuk dilihat dalam menentukan struktur pasar media. “…the concentration of sellers is the most important factor because it determines a great deal of the structure of a market, and most researchers use this criterion to define the type of market structure” (Lin and Chi, 2003).

Konsentrasi kepemilikan media massa di Indonesia mengakibatkan struktur pasar media massa Indonesia memiliki bentuk oligopoli, yaitu kondisi yang hanya terdapat sejumlah pemain besar dalam industri media massa dengan produk yang terdiferensiasi. Di Indonesia, pemain besar tersebut antara lain Group Media Nusantara Citra (MNC), Group Media Indonesia, Trans Corp, Jawa Pos, dan lain sebagainya. Dalam pasar oligopoli, tindakan yang dilakukan oleh salah satu pemain pasar akan mempengaruhi pemain lainnya, baik dalam kebijakan maupun performa dari pemain lain.


sumber: http://gustav4rt.blogspot.com/2013/07/kisah-sukses-hary-tanoesoedibjo-si-raja.html

sumber: http://bukucatatan-part1.blogspot.com/2013/06/net-tv-stasiun-tv-indonesia-yang-baru.html
Selain itu, apabila ada pemain baru yang hendak memasuki pasar, maka akan sulit untuk memasuki pasar tersebut apabila tidak memiliki kemampuan atau kekuatan yang sama dengan pemain yang telah ada sebelumnya yang telah memiliki teknologi dan pengalaman yang lebih kuat, karena persaingan yang terjadi tidak hanya persaingan isi dan jenis program tapi juga persaingan infrastruktur dan teknologi. Sulitnya memasuki pasar tersebut mengakibatkan konsentrasi akan semakin memusat pada pelaku pasar yang kuat.

Kompleksnya industri media massa mengakibatkan adanya konsentrasi kepemilikan media menjadi suatu proses yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap pelaku industri media massa untuk tetap dapat berproses sebagai sebuah institusi sosial dan ekonomi. Konsentrasi kepemilikan media tersebut mempengaruhi apa yang terjadi di pasar media massa, misalnya apa yang dilakukan oleh media tertentu akan menentukan tindakan yang diambil oleh media lain dan juga berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Konsentrasi kepemilikan media ini ini bukanlah semata-mata fenomena bisnis, melainkan fenomena ekonomi-politik yang melibatkan kekuasaan.



Peran Media Sebagai Alat Komunikasi Politik Dalam Kampanye Pemilu

Jauh-jauh hari sudah banyak Parpol atau calon tertentu yang sudah berkampanye secara terselubung. Mereka mulai berebut simpati massa lewat pendekatan-pendekatan persuasif. Semuanya mendadak menjadi baik hati, dan perhatian terharap rakyat.

Menjelang Pemilu adalah masa saatnya kampanye di mana setiap Parpol atau calon melakukan pendekatan pada massa untuk menarik dukungan. Roger dan Storey (dalam Antar Venus, 2004: 7) memberi pengertian kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakuan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Perlu diperhatikan bahwa pesan kampanye harus terbuka untuk didiskusikan dan dikritisi. Hal ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik bahkan sebagian kampanye ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahtraan umum (public interest).
Kampanye dalam Pemilu pada dasarnya dianggap sebagai suatu ajang berlangsungnya proses komunikasi politik tertentu, yang sangat tinggi intensitasnya. Ini dikarenakan terutama dalam proses kampanye pemilu, interaksi politik berlangsung dalam tempo yang meningkat. Setiap peserta kampanye berusaha meyakinkan para pemberi suara/konstituen, bahwa kelompok atau golongannya adalah calon-calon yang paling layak untuk memenangkan kedudukan.
Pada dasawarsa yang lalu banyak teoritisi komunikasi masih memandang media sebagai komponen komunikasi yang netral. Pada waktu itu berlaku asumsi bahwa media apapun yang dipilih untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi tidak akan mempengaruhi pemahaman dan penerimaan pesan oleh masyarakat. Lalu bagaimanakah realitas media akhir-akhir atau saat ini sebagai alat komunikasi politik dalam kampanye Pemilu? Apakah media mampu mempertahankan kenetralannya dalam Pemilu?
Dalam sebuah negara yang belum demokratis, media massa yang netral sangat sulit ditemukan. Hal ini dapat dipahamai karena pemerintah memiliki otoritas yang kuat dalam menjaga stabilitas. Tak heran jika media di dalam negara tersebut sangat selektif menyiarkan berita dan tentunya melewati kontrol pemerintah. Begitu juga kondisi media di negara Indonesia sejak dahulu. Media massa yang ada pun biasanya merupakan representasi dari pemerintah atau Parpol tertentu. 



contoh iklan partai politik di media elektronik, sumber: http://www.youtube.com/watch?v=KlKRPkB_nvM&list=PL2D0FAC2033D9CEBA
Biaya Iklan Kampanye Periode Januari – Maret Tahun 2009
Belanja Iklan - Detik (19/2/11)
Belanja iklan Indonesia tahun 2007 adalah sekitar 40 triliun rupiah dan sekitar 10 triliun (25 persen) adalah belanja iklan politik.
Tahun 2008 dan 2009 iklan politik ini akan meningkat 3 sampai 4 kali lipat lebih besar dari tahun 2007. 



Tidak ada komentar:

Posting Komentar